HADAPI TANTANGAN GEOGRAFIS INDONESIA, BPPT ANDALKAN LAYANAN DTP

By Maret 15, 2019 Maret 18th, 2019 Testimonial

HADAPI TANTANGAN GEOGRAFIS INDONESIA, BPPT ANDALKAN LAYANAN DTP

Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, pemerintah memiliki target untuk menghubungkan seluruh pemerintahan daerah dalam suatu jaringan internet, khususnya untuk mewujudkan misi e-government. Untuk itulah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggandeng PT Dwi Tunggal Putra sebagai salah satu mitra yang layanannya mampu menjangkau pelosok negeri.

Salah satu fungsi BPPT sebagai lembaga kaji-terap teknologi adalah melakukan diseminasi dan difusi penggunaan internet, serta pembangunan kapasitas dalam penggunaan jaringan internet untuk berbagai urusan pemerintahan. Khusus untuk bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, sasaran strategis BPPT adalah mewujudkan sebuah sistem dan infrastruktur yang mendukung kebutuhan e-government dan e-business.

“Kita membangun platform digital bagi pemerintah. Artinya, membangun infrastruktur, membangun aplikasi, dan membangun sistem pemerintahan secara elektronik. Termasuk untuk regulasinya harus kita siapkan. Dengan melaksanakan ini, maka sasaran pembangunan nasional yang terkait e-government dan e-business bisa tercapai,” ungkap Hammam Riza, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.

Hammam Riza  menyebut bahwa BPPT bisa dikatakan sebagai salah satu Internet Service Provider (ISP) pemerintah yang melayani kementerian serta lembaga pemerintahan lainnya, termasuk pemerintah daerah. Karenanya, jaringan Balai IPTEKnet yang dikelola BPPT harus dapatmenjangkau hingga 600 titik pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Tantangan yang dihadapi BPPT ini terutama terkait faktor geografis kita. Dan kita sangat menyadari bahwa infrastruktur jaringan dan infrastruktur komunikasi yang ada di Indonesia itu kan belum tersebar secara merata,” Hamam Riza berujar.

Ia pun menjelaskan bahwa BPPT berharap Proyek Palapa Ring yang akan menghubungkan ratusan kabupaten/kota di 34 provinsi dalam sebuah jaringan serat optik nasional itu bisa terealisasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 ini. Bahkan, ia mengharap jaringan tersebut bisa menjangkau hingga ke tingkat desa, dengan hampir 80.000 desa yang ada di seantero negeri.

“Tentunya kita butuh mitra yang dapat diandalkan untuk mencapai target itu. Kalau kita menginginkan layanan yang berkualitas, tentunya harus ditopang infrastruktur yang baik juga. Kita memilih dan hingga saat ini tetap menggunakan Dwi Tunggal Putra karena meyakini infrastruktur yang dimiliki oleh DTP juga sangat baik,” tegas Hamam Riza.

Selain itu, diakuinya bahwa nilai sebuah layanan yang baik juga dilandasi pada adanya komunikasi dan hubungan baik. Dalam menyikapi kendala, masalah, atau tantangan, mitra yang terpercaya selalu siap diajak bicara dan mendengar keluhan pelanggan. Inilah yang memberi nilai tambah tersendiri.

Seiring dengan proses transformasi digital dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, tantangan baru akan terus muncul. BPPT pun ingin mendorong agar Indonesia bisa memiliki industri telekomunikasi yang handal. Artinya, bisa memberikan pelayanan dengan kualitas yang bersaing dengan negara-negara lain.

“Tentunya ke depan, kita dengan mitra industri ingin bersama-sama menjalankan semua proses pembangunan nasional, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sangat penting bagi kita untuk bersama menangani berbagai isu nasional, memberikan solusi-solusi yang menyejahterakan rakyat. Sehingga kita, Bangsa Indonesia, bisa mandiri dalam memberikan solusi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi,” imbuhnya.

Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU.

Deputy Chairman for IT, Energy, and Material
Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi (BPPT)

Leave a Reply